Lantik 181 PTPS, Bawaslu Kabupaten Nganjuk Instruksikan Berantas Sengketa Politik di TPS

INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur melantik 181 anggota Pengawas Tempat Pengutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Kertosono di Gedung Graha Sena Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Senin (25/03/2019).

Pelantikan anggota PTPS ini dihadiri oleh Forpincam, Panwascam, PPK, Kepala KUA juga peserta yang mau di lantik.

Pimpinan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Abdul Syukur Junaidi mengatakan, tidak hanya kuantitas yang menjadi prioritas Bawaslu melainkan kualitas jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan, mencegah dan menindak lanjuti pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu di tingkat TPS.

Menurutnya, seleksi Anggota PTPS ini dilaksanakan sejak tanggal 22 Februari hingga 24 Maret sangat objektif dan transparan.

"Persaingan peserta sangat ketat karena memang Bawaslu mencari orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam Pemilu," tegas Syukur.

Dia meminta masyarakat untuk ikut memastikan anggota Bawaslu bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila melakukan pelanggaran, masyarakat di minta untuk melaporkan kepada atasan nya.

Ia menjelaskan bahwa para pengawas TPS akan melakukan tugasnya mulai dari tahap persiapan, pemungutan, dan penghitungan suara di TPS.

"Mereka yang sudah dilantik melalui proses penjaringan yang sangat ketat dan teruji. Independensi, integritas, dan kapasitasnya sudah tidak lagi diragukan," kata Syukur.

Ia mengatakan, pelantikan pengawas TPS itu menjadi wujud kesiapan Bawaslu dan jajarannya untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang ada.

"Sehingga jaminan kualitas dan integritas pelaksana dan pelaksanaan bisa diwujudkan," tandas Syukur

Lanjut Syukur, ia menambahkan Proses rekrutmen sempat terjadi perpanjangan waktu/hari dikarenakan Kuota Pendaftar yg belum terpenuhi yang disebabkan pada proses seleksi banyak yg tidak mmenuhi persyaratan sesuai UU 7 Th 2017 diantaranya Usia dan Minimum Pendidikan. (sakera/kla)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita